Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi manajemen dan transaksi yang dilakukan bersama dengan rekanan termasuk BUMD. Kerjasama ini untuk mengantisipasi terjadi tindak pidana korupsi baik di Pemprov maupun BUMD.
"Kerjasama dengan BPK itu di non cash transaction (transaksi non tunai) yang dilakukan semua rekanan kita yang nantinya lari ke BUMD juga," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2013).
Jokowi mengatakan semua transaksi yang dilakukan oleh Pemprov, BUMD maupun rekanan harus dilakukan lewat rekening, tidak tunai. Tujuan kerjasama itu, lanjut Jokowi untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang dilakukan lewat rekening untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Jadi nanti itu semua transaksi harus lewat rekening ke rekening, tidak boleh tunai. Jadi nanti itu yang diawasi,"
Kepala BPK RI perwakilan DKI, Blucer W Rajagukguk mengatakan kerjasama pengawasan yang dilakukan ini bukan hanya untuk mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI, namun juga para pengusaha (rekanan).
Selain itu, pihak Pemprov DKI juga tidak perlu lagi melakukan pelaporan penggunaan anggaran. Karena semua transkasi yang dilakukan sudah tercatat di perbankan.
"Ide penerapan kebijakan ini berawal dari diskusi bahwa dibutuhkan terobosan dalam memperbaiki sistem penggunaan anggaran. Maka ditemukanlah solusi bahwa transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka melalinkan melaui perbankan. Sehingga mudah diawasi," jelas Blucer.
"Dengan adanya kebijakan ini, maka Pemprov DKI Jakarta akan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya," tambahnya.
Posting Komentar